Kutim Lahirkan Forum Multistakeholder-CSR Pertama di Indonesia

Tanggal : 29 Maret 2006
Sumber : http://www.samarinda.go.id/node/8556


KOMITMEN perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur (Kutim) bukan sebatas kata. Mereka telah mewujudkannya dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Penandatangan MoU dilakukan Senin (27/3) tadi, disaksikan Bupati Kutim H Awang Faroek Ishak, Direktur Eksekutif Partnership for Governance Reform in Indonesia Shanti Poesposoetjipto, dan Direktur FORCE Rusmadi PhD.

Untuk mengawal program CSR perusahaan di Kabupaten Kutim, telah pula dilantik Badan Pelaksana Forum MSH-CSR Kabupaten Kutim, diketuai H Isran Noor (Wakil Bupati), Wakil Ketua I H Sutiman (DPRD), Wakil Ketua II Soni Miarsono (unsur perusahaan), Wakil Ketua III La Padan (unsur masyarakat) dan Sekretaris H Syafruddin Achmad (Plt Sekda), Wakil Sekretaris H Rupiansyah (ketua Bappeda), dibantu 18 anggota.

Forum ini merupakan wadah yang diharapkan mampu mempersatukan berbagai pemangku kepentingan untuk berkomunikasi, berkonsultasi dan bertindak bersama secara berkelanjutan dalam pengembangan dan pengelolaan CSR yang lebih baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan Kutim.

Kemudian pada acara rapat koordinasi program CSR tahun 2006, pada hari itu juga, perusahaan mempresentasikan program CSR yang akan dilaksanakan tahun ini, yang selama ini masih bersifat eksklusif dan tertutup. Perusahan yang mempresentasikan program CSR tersebut, yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT Indominco Mandiri, PT Pama Persada Mandiri, PT Thiess Contractor Indoensia, PT Darma Henwa, PT Pertamina EP, dan PT Pupuk Kaltim. Perusahaan-perusahaan perkebunan diwakili Gabungan Perusahaan Perkebunan Daerah (GPPD) Kaltim, perbankan diwakili Bank Pembangunan Daerah, BUMN oleh PT Telkom, perusahaan perhutanan oleh Asosiasi Pengusaha Kontruksi Kutai Timur, PT Prasmanindo Boga Utama.

Dari presentasi perusahaan terekam, bidang-bidang yang disentuh oleh perusahaan meliputi pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi rakyat, infrastruktur, sosial budaya, bencana alam dan lingkungan. Dari sisi pendanaan, KPC untuk 2006 akan mengucurkan dana sebesar US $ 5 juta, PT Indominco Mandiri Rp6,4 miliar, PT Pama Rp1 miliar, PT Darma Henwa Rp4,9 miliar, PT Pertamina Rp300 juta. Sementara yang lainnya belum menyebutkan angka CSR secara eksplisit. Apabila ditotal dana CSR perusahaan untuk Kabupaten Kutim tidak kurang dari Rp80 miliar.

Rakor CSR yang pertama kali dilakukan di Kabupaten Kutim bahkan pertama di Indonesia ini, dikemas dalam acara Lokakarya Penandatangan MoU dan Rapat Koordinasi Program CSR tahun 2006 ini difasilitasi oleh Centre for Community Empowerment and Economics (FORCE) sebagai rangkaian dari Program Prakarsa Multistakeholder (MSH) dalam penerapan CSR bagi pembangunan Kutai Timur yang berkelanjutan. Program ini dilakukan atas kerjasama FORCE dengan Pemkab Kutai Timur dan partnership, dengan sumber pendanaan dari bantuan Uni Eropa.

Bupati Kutim Awang Faroek pada acara itu menyatakan menjamin keamanan berusaha bagi perusahaan dan tidak ada pungutan-pungutan liar yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high economy). "Apabila ada oknum pegawai pemerintah yang bertindak demikian, laporkan langsung ke saya," pintanya.

Iklim investasi dan pelayanan yang baik akan diberikan kepada Investor dan mereka diperlakukan sebagai raja, semua urusan dipermudah. Di lain pihak, perusahaan dalam konteks kontribusinya terhadap pembangunan daerah dan pengembangan masyarakat, diharapkan memiliki kepedulian sosial yang tingggi. Perusahaan-perusahaan diharapkan dapat melaksanakan program CSR dengan lebih baik, dengan mengedepankan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel. Perusahaan-perusahan yang memiliki komitmen dengan menandatangani MoU MSH-CSR akan dimasukkan dalam Website Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, sehingga masyarakat dunia tahu.

Sementara itu Direktur Eksekutif Partnership Shanti L Poesposoetjipto menyatakan salut dan bangga dengan dilakukannya penandatangan MoU ini sebagai bentuk kemitraan antara corporate sector, civil society dan goverment. "Kerjasama kemitraan partnership dan FORCE melalui program ini bukan ditujukan untuk provide fund atau charity, tetapi untuk mendorrong inisiatif dan keterlibatan semua pihak (MSH) secara aktif dalam mendesain, merencanakan, mengimplementasikan dan mengelola program CSR dengan prinsip keterbukaan, partisipasi dan akuntabel," katanya.

Rusmadi, direktur FORCE sebagai penyelenggara, mengatakan bahwa kegiatan yang monumental ini dihadiri 203 orang, terdiri dari unsur pemerintah, anggota DPRD, pimpinan perusahaan, para tokoh masyarakat serta LSM.

Disadari bahwa implementasi CSR beragam, sangat tergantung dari pemahaman, komitmen dan kebijakan dari top manajemen setiap perusahaan. Komitmen, keterbukaan dan keberpihakan top manajemen perusahaan terhadap ketertinggalan dan keterbelakangan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan implementasi CSR.

"Kelemahan pola dan praktik CSR di masa lalu perlu dikaji dan dianalisis secara holistik, sehingga dapat melahirkan model penerapan CSR yang partisipatif, transparan dan akuntabel menuju pembangunan Kutai Timur secara berkelanjutan. Kami mengajak semua komponen agar dapat memanfaatkan keterbukaan perusahaan dalam Rakor ini untuk menyelaraskan, mensinergikan dan memberikan masukan guna efektivitas program CSR," tandas Rusmadi.

Penerapan CSR di BUMN & Swasta

Tanggal : 24 Maret 2006
Sumber : http://202.173.64.197/newsdetail.php?marchid=200603&id=258

Praktik kedermawanan sosial perusahaan, dewasa ini mengalami perkembangan cukup pesat sejalan dengan berkembangnya konsep corporate social responsibility (CSR). Istilah CSR memang belum sepopuler Community Development (CD), namun aktivitas CD merupakan penjabaran operasional dari CSR.

Berbagai jurus ampuh mempraktekkan CSR, telah dikupas tuntas dalam forum seminar yang diselenggarakan lembaga PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center) dan SDI (Social Development Institute), di Wisma Antara belum lama ini (16/3).

Tampil sebagai pembicara, Aries Muftie, Staf Ahli Menneg BUMN dan Noke Kiroyan, Presdir Newmont Pasific Nusantara, serta Fadjar Nursahid peneliti LP3ES, dan Rustam Ibrahim, peneliti PIRAC.

Menurut Aries Muftie, program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) pada dasarnya merupakan wujud tanggungjawab sosial BUMN kepada masyarakat. CSR secara umum, diwujudkan dengan upaya-upaya memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

”Aktivitas PKBL sebagai CSR yang merupakan wujud nyata program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah, dengan sasaran utama masyarakat miskin.”tandas Muftie, yang juga mantan Direktur PNM (Permodalan Nasional Madani) ini.

Sementara itu, Noke Kiroyan memaparkan, agar tidak terjadi penolakan oleh warga lokal seperti yang terjadi di Freeport maupun Exxon, perusahaan harus secara jeli dan cermat dalam mendesain program untuk masyarakat, sehingga tepat sasaran, tidak boleh dipaksakan dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat penerima program.

”Agar lebih tepat dan sinkron dengan program pemerintah, komunikasikan ke pemda setempat, sebab keterlibatan aparat pemda merupakan salah satu kunci keberhasilan program,”ujar Noke, yang juga Chairman IBL (Indonesia Business Link) ini.

Berdasarkan hasil studi kasus program pengembangan masyarakat (community development) di tiga BUMN ( PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina dan PT. Telekomunikasi Indonesia) dan lima perusahaan swasta (Bogasari Flour Mills, Citibank, Coca Cola Indonesia, PT. Riau Andalan Pulp & Paper, dan PT. Rio Tinto), untuk praktek CSR di BUMN sering terbentur oleh lamanya surat keputusan dan terlalu birokratis dalam setiap urusan. Untuk mengatasi, perlu adanya terobosan / kreativitas program, seperti tranformasi kedermawanan dari karitas ke pemberdayaan.

Sedangkan kegiatan filantropi / kedermawanan yang dilakukan perusahaan swasta, umumnya dalam empat bidang utama, yakni : pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan pengembangan UKM. Bantuan biasanya diberikan kepada masyarakat sekitar operasi perusahaan, sebagai upaya membangun citra di masyarakat.

Kesadaran melakukan aktivitas filantropi pada perusahaan swasta termasuk cukup tinggi, mereka tak lagi basa-basi, bahkan merekrut staf ahli untuk memperkuat program pengembangan di masyarakat.

Yang jelas, potensi filantropi perusahaan swasta perlu terus disupport pemerintah, agar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Filantropi akan lebih menyentuh aspek keadilan sosial, apabila sasarannya tidak terbatas pada program CD saja, namun juga kegiatan advokasi serta perlindungan HAM dalam arti luas.

Hadir dalam kegiatan ini, para aktivis CD dari berbagai perusahaan, seperti Medco, Indocement, Telkom, Pertamina, Krakatau steel, Bogasari, maupun LSM.

Pelanggan Telkomsel Tembus 36 Juta Nomor

Tanggal : 13 Maret 2006
Sumber : http://www.bakrie-brothers.com/bb/index.php/content/view/3859/170/

JAKARTA, Suara Karya: Direktur Utama PT Telkomsel Kiskenda Suriaharja memastikan, hingga akhir tahun jumlah pelanggan Telkomsel menembus 36 juta nomor. Angka pertumbuhan pelanggan rata-rata saat ini telah mencapai 1,2 juta nomor per bulan.

Berdasarkan data Jumlah pelanggan yang tercatat hingga triwulan III 2006 sebesar 26,4 juta nomor. Sedangkan Sisa kekurangan 9,6 juta nomor akan sangat mudah dicapai sebelum memasuki tahun 2007.

\"Angka pertumbuhannya cukup bagus, walau saat ini sedang menjalankan program pemerintah, yaitu registrasi prepaid. Ternyata itu tidak berpengaruh terhadap angka pertumbuhan,\" kata Kiskenda, usai memberikan santunan kepada sekitar 623 anak yatim-piyatu di arena wisata Dunia Fantasi (Dufan) Ancol, Minggu (12/03).

Membaiknya angka pertumbuhan pelanggan itu juga tidak terlepas dari peran program sosial yangn dilaksanakan manajemen berupa Corporate Sosial Responsibilty (CSR) yang membantu kegiatan sosial, sehingga produk Telkomsel semakin dikenal. \"Hari ini kami memberikan bantuan kepada 26 Yayasan Sosial dan Panti Asuhan se Jabotabek. Ini kami berikan sesuai dengan pencapaian pelanggan kami,\" jelasnya.

Rata-rata pertumbuhan tahun ini, ungkapnya jauh lebih besar dari tahun 2005, yang hanya mencatat angka pertumbuhan sebesar 700 ribu nomor per bulan. \"Tapi tahun ini cukup besar, kalau 2005, rata-rata pertumbuhan per bulan mencapai 700 ribu nomor, maka saat memasuki 2006 setiap bulannya bertambah mencapai 1,2 juta,\" katanya.

Meski demikian, Kiskenda tidak menyatakan akan merevisi target yang semula dipatok pada angka sekitar 31 juta juta nomor pada akhir 2006, dari akhir 2005 yang mencapai 24,5 juta nomor.

\"Kita tidak merevisi, tapi tekad kita terus berupaya mencapai yang jauh lebih besar. Untuk mencapai ke angka 36 juta nomor masih diperlukan 9,6 juta nomor lagi higga akhir tahun,\" kata Kiskenda.

Terkait perkiraan sejumlah kalangan akan turunnya angka pertumbuhan pelanggan akibat kewajiban registrasi pelanggan prabayar, Kiskenda mengatakan, tidak bisa dijadikan patokan, karena batas waktu yang ditetapkan belum selesai.

Ia menjelaskan, hingga Februari 2006, dari 26 juta nomor pelanggan saat ini, sekitar 14 juta di antaranya telah teregistrasi.

Menurutnya, dalam mengimplementasikan teknologi terkini yang handal memungkinkan Telkomsel menghadirkan berbagai inovasi fasiliatasi nilai tambah (value added services) sehingga memberikan manfaat lebih bagi pengguna Telkomsel.

Meski demikian, ia menjelaskan, 2006 merupakan tahun tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan, terutama dikaitkan dengan layanan seluler generasi ke tiga (3G), di mana Telkomsel sebagai pelopor diharapkan dapat memberikan yang terbaik bagi industri seluler di tanah air.

Jumlah pelanggan terbesar yang dicatat anak perusahaan PT Telkom Tbk itu, berasal dari area II kabotabek dan Jawa Barat, mencapai delapan juta nomor.Vice President Telkomsel Area II jabotabek dan Jawa Barat, Agoes Soekarno mengatakan, sampai akhir tahun, jumlah pelanggan bisa lebih dari 10 juta nomor, yang bahkan diprediksi masih akan meningkat. (Syamsuri)